Regulasi

• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
  
• POJK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
  
• POJK Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
• POJK Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.pdf
  
• POJK Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
• POJK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
  
• POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
  
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin

Regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh PT Jamkrida Sumbar, yaitu

• Pedoman Pengelolaan Organisasi pada Peraturan Perusahaan Periode 2024-2026 Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Nomor 500.15.13.2
• Pedoman Kepegawaian pada Peraturan Perusahaan Periode 2024-2026 Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Nomor 500.15.13.2
• Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada Keputusan Direksi Nomor 011
• Ketentuan Batas Wewenang Pengeluaran Biaya dan Transaksi Operasional pada Keputusan Direksi Nomor 009
• Ketentuan Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Penjaminan pada Keputusan Direksi Nomor 023

Surat Menyurat PT Jamkrida Sumbar

• Surat Menyurat PT Jamkrida Sumbar terkait pelaksaan tugas, fungsi dan wewenang
• Surat Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga