Di Tengah Bencana, KUR Jamkrida Sumbar Tembus Rp1,7 Triliun

TRUSTNEWS.ID - Pagi itu, di sebuah kedai kecil di Padang, menu sarapan tak lengkap. Pisang bakar santan, hidangan sederhana yang biasanya mudah dijumpai, tak tersedia. Bukan karena pembelinya sepi atau pedagangnya libur, melainkan karena pisang dari daerah Agam tak kunjung tiba. Jalur distribusi tersendat.

"Hal-hal kecil seperti ini yang sering luput dari hitungan," ujar Jhen Hen Ryco, Direktur PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatra Barat (Perseroda) atau Jamkrida Sumbar, mengenang pagi tersebut.

Rupanya, di balik satu menu yang hilang, ada rangkaian persoalan yang lebih panjang: jalan terputus, truk terjebak macet berjam-jam, ongkos angkut membengkak, dan pelaku UMKM yang harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan.

Bencana alam di Sumatra Barat jarang hadir sebagai kejadian sesaat. Longsor di Lembah Anai, misalnya, bukan hanya merusak badan jalan, tetapi juga memindahkan beban lalu lintas ke Sitinjau Lauik—jalur yang sejak lama dikenal rawan kecelakaan.

Ketika truk-truk besar dialihkan ke sana, kemacetan bisa berlangsung enam hingga tujuh jam. Distribusi pun terganggu, bukan hanya ke daerah bencana, tetapi ke seluruh provinsi.

"UMKM itu paling cepat merasakan dampaknya," ujar Jhen kepada TrustNews.

Bahan baku terlambat, harga naik, konsumen berkurang. Persoalan yang tampak teknis pada akhirnya berujung pada dapur-dapur kecil tempat usaha rumahan bertahan hidup.

Keterhubungan antardaerah itulah yang membuat pemerintah pusat memutuskan penanganan dampak bencana tidak bersifat lokal semata, melainkan mencakup seluruh Sumatra Barat. Jalur distribusi, hubungan antarprovinsi, dan mata rantai UMKM menjadi pertimbangan utama.

Di tengah situasi tersebut, Jamkrida Sumbar berada pada posisi yang tak selalu terlihat, tetapi krusial. Perusahaan ini bekerja di ruang sunyi antara perbankan dan UMKM, memastikan kredit tetap mengalir ketika risiko meningkat. Jhen tak menampik, bencana di akhir tahun lalu memberi tekanan pada kinerja. Perkiraan awal menyebutkan nilai UMKM terdampak bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
"Kami sempat syok juga," akunya. Namun, pengalaman melewati pandemi menjadi rujukan penting. Saat itu, dengan segala ketidakpastian, Jamkrida Sumbar justru mampu bertahan dan mencatat pertumbuhan laba.

"Kita belajar bahwa ketakutan tidak boleh menghentikan perencanaan,” ujarnya.

Hingga kini, outstanding penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jamkrida Sumbar mencapai sekitar Rp1,7 triliun, menjangkau kurang lebih 57 ribu UMKM. Sejak 2017, nilai penjaminan kumulatif telah menembus Rp8 triliun.

Angka ini memang masih kecil jika dibandingkan dengan total UMKM Sumatra Barat yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 ribu unit, tetapi bagi mereka yang terjangkau, penjaminan sering kali menjadi pembeda antara bertahan dan tumbang.

Ke depan, menurutnya, Jamkrida Sumbar menempatkan penguatan ekosistem sebagai strategi utama. Kerja sama dengan Bank Nagari menjadi fondasi, disusul dorongan konsolidasi BPR-BPR di daerah.

"BPR yang kuat bukan sekadar soal aset, melainkan soal kedekatan dengan pelaku usaha kecil di nagari-nagari," ungkapnya.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada program-program nasional yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, jika dikelola oleh UMKM, Bumdes, atau ekosistem sekolah, program ini diyakini mampu menjaga perputaran uang tetap berada di daerah.

"Kalau dikelola korporasi besar, uangnya lewat saja. Tapi kalau UMKM yang kelola, dampaknya terasa," jelasnya.

Dari sisi permodalan, lanjutnya, Jamkrida Sumbar masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri atas Perda penyertaan modal yang telah disetujui DPRD. Ruang penambahan modal hingga ratusan miliar rupiah terbuka, meski realisasinya harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal daerah.

Tahun 2026, bagi Jhen dan timnya, adalah tahun mitigasi dan harapan. Risiko bencana, pengetatan fiskal, dan perlambatan ekonomi menjadi tantangan nyata. Namun, dengan dukungan kebijakan pusat dan daerah, serta pelajaran dari krisis sebelumnya, ia tetap optimistis.

Di Sumatra Barat, UMKM bukan sekadar angka statistik. Ia hidup di dapur rumah, di kios pinggir jalan, di pasar nagari. Menjaga nafas UMKM berarti menjaga denyut kehidupan itu sendiri bahkan ketika alam belum sepenuhnya ramah.

"Ketika jalan terputus dan barang tak sampai, UMKM sering kali harus bertahan dengan apa yang ada," ujarnya pelan.

"Tugas kami bukan sekadar menghitung risiko, tetapi memastikan mereka tidak berjalan sendirian saat keadaan paling sulit," pungkasnya. (TN)

Sumber :  trustnews.id