Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) merupakan salah satu tonggak perekonomian di Republik Indonesia. Namun dalam realita perkembangan UMKMK masih belum pada tahap yang diharapkan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab belum berkembangnya UMKMK adalah karena kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. Dan masih banyak UMKMK yang memiliki prospek usaha yang layak namun belum bisa mengakses ke sektor keuangan khususnya Bank yang disebabkan kurangnya agunan (jaminan). Oleh karena itu, Gubernur Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga penjaminan yaitu Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah yang disebut PT. Jamkrida Sumbar yang dilatarbelakangi oleh pemikiran, bagaimana menjembatani UMKMK dengan Perbankan untuk mendapatkan pinjaman dalam rangka pengembangan usaha bagi UMKMK yang layak/feasible namun belum mampu memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama dalam pemenuhan kewajiban penyediaan agunan/jaminan.

Profil Ringkas

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Unit KORPRI Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tanggal 31 Desember 2012
2. Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Barat (PT. JAMKRIDA SUMBAR) nomor 211 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat di hadapan notaris Harti Virgo Putri SH dan disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : AHU-58956.AH.01.01 Tahun 2013, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 03 Mei 2013.
3. Izin dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor : KEP-62/D.05/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT.Jamkrida Sumbar.